Pendampingan Kepatuhan Regulasi
Penerjemahan amanat UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), regulasi tata kelola OJK, dan kerangka SPBE ke dalam kebijakan operasional, formulir persetujuan, dan jejak audit teknis.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta peraturan turunannya membawa konsekuensi hukum langsung bagi pengelola data. Pelanggaran kepatuhan berisiko sanksi denda administratif proporsional pendapatan tahunan, sanksi ganti rugi, dan risiko reputasi institusi.
Di industri jasa keuangan dan perbankan, OJK dan Bank Indonesia mewajibkan akuntabilitas ketat pada sistem otomatisasi: dokumentasi siklus hidup pemodelan, penyimpanan jejak audit (audit trail) yang utuh, serta pengawasan manusia (human oversight) pada setiap keputusan penting berbasis algoritma.
Pendekatan Kerja
Kami menelusuri praktik pemrosesan data langsung dari aliran teknis jaringan dan basis data, melengkapi tinjauan dokumen formal. Setelah memetakan aliran data riil, kami merumuskan dasar hukum pemrosesan, batas retensi penyimpanan, protokol enkripsi, serta mekanisme formulir persetujuan (consent) yang sesuai dengan operasional lapangan.
Untuk organisasi yang menjalankan model analitik prediktif atau sistem berbasis AI, kami merancang kerangka tata kelola model, dokumentasi kartu model (model cards), pencatatan log keputusan, dan prosedur intervensi manusia yang siap diuji oleh auditor internal maupun regulator.
Batasan Lingkup Layanan
Layanan ini berfokus pada pendampingan tata kelola teknis, arsitektur sistem, dan perumusan prosedur operasional standar (SOP). Sadasa bukan kantor advokat atau kantor hukum dan tidak menerbitkan opini hukum formal (legal opinion). Draf kebijakan dan rekomendasi teknis kami dirancang untuk ditinjau bersama tim hukum (legal counsel) internal organisasi Anda sebelum diberlakukan.
- Penyusunan pedoman nasional penilaian risiko keamanan informasi berbasis ISO/IEC 27001: Badan Siber dan Sandi Negara
- Tata kelola data klinis pada fasilitas kesehatan rujukan: RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
- Perancangan tata kelola data pada holding BUMN farmasi lintas 14 entitas anak: PT Bio Farma (Persero)
Nama institusi dicantumkan sebagai keterangan faktual atas penugasan yang telah dilaksanakan. Materi proprietary dan logo resmi klien dilindungi hak cipta masing-masing.